Pembangunan Bangsa di Indonesia dan Etnis Tionghoa

28 Oct 2009

Sebetulnya, masalah nation-building di dunia ilmiah Barat banyak dibicarakan pada tahun-tahun akhir 50-an awal 60-an. Kini, di dunia ilmiah Barat masalah ini sudah tidak lagi dianggap penting, yang banyak dibicarakan adalah masalah nasionalisme and multikulturalisme. Namun semua ini sebetulnya masih berhubungan erat dengan masalah kebangsaan dan pembangunan bangsa. Di Asia Tenggara, masalah nation-building masih sangat relevan, bahkan Professor Wang Gungwu baru-baru ini telah menyunting satu seri buku, yaitu History of Nation-Building Series di Asia Tenggara. Tidaklah bisa disangkal bahwa masalah nation-building di Indonesia masih sangat relevan, apalagi setelah lengsernya Suharto dan mulainya era Reformasi. Nasion atau Bangsa Indonesia telah menghadapi banyak tantangan baru. Perasaan kesukuan, atau ethnic nationalism, telah bangkit kembali, menguji persatuan bangsa Indonesia yang masih muda ini.

20080819130644Lahirnya Nasion (Bangsa) Indonesia

Marilah kita menyimak kembali lahirnya Nasion Indonesia. Adalah pengetahuan umum bahwa Indonesia terdiri dari pelbagai suku bangsa. Menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2000, lebih dari 100 sukubangsa di Indonesia telah tercantum. Mengapa sukubangsa yang berjumlah ratusan ini bisa bersatu padu untuk mendirikan sebuah Negara Kebangsaan atau Nation-State pada tahun 1945? Ini semuanya bertalian dengan adanya nasionalisme Indonesia.

Nasionalisme dalam negara-negara yang sedang berkembang bermanifestasi dalam bentuk sebuah pergerakan yang tujuannya ialah mengakhiri, penjajahan dan mendirikan sebuah negara kebangsaan (nation state) sesuai dengan wilayah kekuasaan penjajahan. Perasaan kebangsaan itu masih sangat pudar, kalau tidak bisa dikatakan tidak ada, sebelum munculnya nasionalisme. Akan tetapi, perasaan kebangsaan itu bertumbuh dalam proses pergerakan nasional. Simbol-simbol kebangsaan yang berupa bahasa kebangsaan, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan nama sebuah bangsa lahir dalam proses pergerakan nasional.

Karl Deutsch menjelaskan lahirnya pergerakan nasional dengan adanya komunikasi sosial (social communication). Ia berpendapat bahwa komunikasi sosial penting sekali dalam pembentukan sebuah bangsa: Sebuah masyarakat yang mengijinkan sejarah bersama (common history) untuk dialami bersama, adalah sebuah masyarakat yang mempunyai kelakuan komplementer dan memiliki fasilitas komunikasi. Teori ini umumnya dapat menjelaskan lahirnya bangsa-bangsa di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk lahirnya Bangsa Indonesia.

Indonesia, pada waktu itu bernama Hindia Belanda, yang walaupun terdiri dari pelbagai sukubangsa, namun dalam masa penjajahan Belanda terdapat komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu diakibatkan oleh beberapa faktor yang terjadi setelah hadirnya kolonialisme Belanda. Di bawah kekuasaan Belanda, Hindia merupakan satu kesatuan politik di mana berangsur-angsur berlaku sistem pemerintahan kolonial dan hukum kolonial yang serupa. Mata uang yang sama pun telah digunakan untuk seluruh Hindia. Transportasi dikembangkan sehingga pelbagai sukubangsa dalam wilayah Hindia dapat bertemu muka dan saling berkenalan.

Akan tetapi, hal yang maha penting ialah diperkenalkannya pendidikan Barat (Belanda) kepada kaum pribumi. Pendidikan itu telah memberikan kemungkinan bagi para pemimpin pergerakan Indonesia untuk berkumpul dan bertukarpikiran dalam bahasa yang mereka kuasai bersama, yaitu bahasa Belanda. Mereka menemui banyak titik persamaan dalam menghadapi pelbagai persoalan, terutama dalam hal menghadapi kolonialisme Belanda. Mereka merasa senasib dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Komunikasi antara pelbagai sukubangsa terutama di kalangan elitenya telah tercapai dan pergerakan nasional Indonesia lahirlah.

Dalam zaman penjajahan inilah, Belanda telah berangsur-angsur memperkenalkan sistem politik, pemerintahan, administrasi dan ekonomi yang satu, sehingga suku-suku bangsa yang berlainan dipaksa bernaung di bawah kolonialis yang sama. Akan tetapi masuknya pendidikan yang modern, dan ideologi nasionalisme Asia yang juga modern, telah memberikan dampak positif kepada pelbagai sukubangsa di Indonesia. Dalam abad ke-20, suku-suku bangsa Indonesia merasa bahwa mereka tidak lagi ingin dijajah Belanda dan ingin merdeka. Keinginan untuk merdeka ini tercermin dalam bangkitnya pergerakan nasional yang dimulai dengan Budi Utomo, namun konsep nasion yang lebih jelas sebenarnya baru muncul setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun-tahun 1926-27 dengan munculnya Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah itu, lahirlah nasionalisme Indonesia yang semakin kuat.

Pergerakan Nasional pada periode ini lain daripada pemberontakan anti-kolonial sebelumnya karena tujuannya dan pemimpinnya berbeda. Sebelum bangkitnya pegerakan nasional, pemberontakan anti-kolonial di Indonesia dipimpin oleh pemimpin tradisional dan tujuannya ialah mendirikan kerajaan-kerajaan, tetapi dalam pergerakan nasional, para pemimpinnya adalah orang-orang berpendidikan Barat dan tujuannya ialah mendirikan sebuah negara kebangsaan yang modern yang berdasarkan wilayah Hindia Belanda. Dan pergerakan nasional Indonesia inilah yang akhirnya menghasilkan Republik Indonesia pada tahun 1945.

Nasion Indonesia yang Baru

Oleh karena Nasion Indonesia merupakan nasion yang baru, jadi, fondamennya belum kuat. Tidaklah mengherankan setelah Indonesia merdeka, nation-building itu diteruskan dan diperkuat. Bagaimana memperkuat Nasion Indonesia? Ada baiknya jikalau kita membicarakan masalah ini dengan mengambil konsep Myron Weiner. Beliau mengatakan bahwa integrasi politik itu sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk menggalang persatuan. Integrasi politik itu dapat dijabarkan dalam lima macam, yaitu national integration, territorial integration, elite-mass integration, values integration dan integrative behavior.

Urutan kelima jenis integrasi politik ini bisa diperbaiki, dan di samping itu ada dua jenis yang sebetulnya sangat erat kaitannya dan kadang-kadang bertumpang tindih. Urutan integrasi politik harus diubah menjadi sebagai berikut: Yang pertama adalah territorial integration (yang juga dikenal dengan state integration), karena kalau teritorial/wilayahnya belum dapat dikuasai oleh negara, tidaklah mungkin membangun sebuah nasion berdasarkan wilayah yang tidak menentu. Setelah proklamasi, Indonesia masih tetap berjuang sampai Belanda mengakui Republik Indonesia dan mengalihkan kekuasaan kepada Republik pada akhir tahun 1949, Irian Barat baru kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada tahun 1962. Sebetulnya wilayah Indonesia sudah agak tegas tetapi dengan dimasukkannya Timtim pada tahun 1975 dan kemudian keluar dari wilayah republik membuat territorial integration atau state integration di Indonesia lebih ruwet.

Yang kedua adalah elite-mass integration, memang antara elite dan massa terdapat jurang dan kebudayaannya pun berbeda. Seperti saya katakan bahwa para pemimpin pergerakan umumnya berpendidikan Barat sedangkan rakyatnya masih berpendidikan tradisional, atau sekurang-kurangnya sedang dalam keadaan transisi. Jadi jurang ini harus dihilangkan. Adanya sistem pendidikan nasional di Indonesia sebetulnya telah memperkecil gap (kesenjangan) antara elite dan massa. Namun gap ini masih belum terjembatani karena pendidikan nasional ini sejarahnya masih muda dan di samping pendidikan nasional, masih terdapat sistem lain yang berpacu dengan sistem pendidikan non-nasional.

Untuk mempersatukan sukubangsa yang berbeda, values integration, yaitu integrasi nilai-nilai, perlu dilakukan. Sebetulnya dengan pendidikan nasional, juga secara sadar, nilai-nilai nasional juga disalurkan melalui sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Dalam masyarakat majemuk, banyak perbedaan nilai yang disebabkan oleh perbedaan budaya, bahkan agama. Jadi, harus ada penemuan nilai bersama yang bisa diterima. Rupanya Pancasila merupakan nilai-nilai yang bisa diterima oleh beragam sukubangsa walaupun pada mulanya tidak semua pihak setuju. Meskipun demikian, masih banyak perbedaan dalam interpretasi atas Pancasila. Selain itu, toleransi, gotong royong, kerja keras dsb merupakan nilai-nilai bersama yang mesti dipupuk terus.

Jikalau nilai-nilai integrasi sudah terjadi, sudah barang tentu juga akan terjadi tingkah laku yang integratif, jadi suku bangsa yang berbeda tidak lagi mempunyai tingkah laku politik yang berlawanan. Keseluruhan integrasi ini akhirnya menuju ke integrasi nasional, yaitu menggalang kesatuan dan melahirkan sebuah nasion baru. Dengan adanya integrasi nasional, maka nasion itu pun akan benar-benar hadir. Seperti yang sudah dipaparkan di atas sebetulnya nasion Indonesia itu sudah mulai dibangun melalui pergerakan nasional sebelum Perang Dunia Kedua, akan tetapi nasion itu masih belum mantap dan perlu terus dibina.

Nasion yang bagaimana yang harus dibina Indonesia? Hal yang harus diingat adalah: konsep bangsa Indonesia itu terus berubah. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia itu diartikan sebagai sebuah unit baru yang terdiri dari pelbagai sukubangsa yang berada di Nusantara. Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 itu mungkin boleh menjadi contoh Nasion Indonesia yang embryonic. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang kemudian menjadi bahasa kebangsaan boleh dikatakan telah mempercepat penyatuan masyarakat majemuk Indonesia. Yang perlu ditegaskan di sini adalah timbulnya nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda yang lebih awal daripada nasionalisme Indonesia, sehingga mula-mula orang Tionghoa dan orang Indonesia merupakan dua bangsa terpisah. Akan tetapi kedua bangsa tersebut sama-sama mempunyai lawan yang sama, yaitu kolonialisme Barat. Baru kemudian banyak kaum nasionalis Tionghoa di Indonesia yang menyeberang dan menganut nasionalisme Indonesia, tetapi pada umumnya partai-partai nasionalis pribumi tidak menerima Tionghoa sebagai anggota. Keadaan ini baru berubah setelah pendudukan Jepang dan Revolusi Agustus di mana lebih banyak orang Tionghoa yang ikut serta dalam pergerakan kemerdekaan. Partai-partai nasionalis mulai membuka pintu untuk orang Tionghoa tetapi pembukaan pintunya masih sangat sempit.

Nasion Indonesia dan Sukubangsa Tionghoa

Sebelum Perang Dunia Kedua, pada umumnya golongan nasionalis Indonesia (terkecuali kaum komunis dan partai kiri) tidak memasukkan orang Tionghoa dalam kategori bangsa Indonesia. Konsep bangsa yang berdasarkan ras pribumi ini sebetulnya adalah lanjutan dari pengelompokan penduduk yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun ada beberapa tokoh nasionalis seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, yang pernah mencetuskan konsep nasion Indonesia (Indonesier) berdasarkan konsep politik. Walaupun demikian, konsep ini tidak menjadi arus utama. Sukarno sendiri pada 1945 dalam rapat BPUPKI pernah juga menggunakan konsep bangsa yang dikembangkan oleh Ernest Renan ditambah dengan konsep geopolitik. Dia berpendapat bahwa Bangsa Indonesia berdasarkan kehendak akan bersatu dari seluruh manusia-manusia yang tinggal dari Ujung Sumatra sampai Irian! Meskipun konsep bangsa Sukarno ini bisa memasukkan etnis Tionghoa yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi Sukarno pada waktu itu tidak mengatakannya secara jelas. Pada tahun 1951 ketika terjadi kesulitan ekonomi, Sukarno bahkan menuduh etnis Tionghoa sebagai orang asing yang lupa akan peristiwa Tangerang.

Pada umumnya para tokoh politik nasionalis di Indonesia setelah proklamasi masih berpatokan pada konsep ras pribumi. Orang Tionghoa, termasuk peranakan Tionghoa, belumlah menjadi Indonesia sejati jikalau belum terbaur (terlebur) ke dalam bangsa pribumi. Ketika zaman Demokrasi Terpimpim, perdebatan tentang nation-building tidak kunjung selesai. Namun pada 1963, Sukarno mencetuskan konsep bangsa Indonesia yang berdasarkan suku-suku pribumi ditambah dengan suku peranakan Tionghoa. Menurut konsep bangsa Sukarno ini, peranakan Tionghoa (bukan Tionghoa totok) sudah menjadi suku bangsa Indonesia, yaitu bagian dari bangsa Indonesia dan tidak perlu melebur ke dalam bangsa pribumi lagi. Yang perlu hanya integrasi, seperti suku-sukubangsa Indonesia yang lain. Namun, konsep bangsa non-ras ini mendapat tentangan dan usianya juga tidak panjang. Ketika Suharto berkuasa setelah G-30-S, konsep nasion yang berdasarkan budaya, bukan ras, ini telah ditinggalkan. Orang Tionghoa, baik peranakan maupun totok, semuanya bukan bagian Nasion Indonesia karena Suharto mendefinisikan bangsa Indonesia berdasarkan konsep sukubangsa pribumi.

Dalam zaman Suharto, etnis Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan, bukan kelompok yang heterogen. Suharto sebagai presiden menyerukan semua orang Tionghoa untuk tidak menunda-nunda lagi berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia (asli). Yang dimaksud dengan masyarakat asli adalah masyarakat yang terdiri dari sukubangsa pribumi. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah pada waktu itu adalah asimilasi total. Identitas Tionghoa, termasuk identitas peranakan Tionghoa, tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, semua hal yang berbau Tionghoa harus dihapus, termasuk bahasa dan kebudayaan Tionghoa. Bahasa Tionghoa dilarang, bahkan agama yang berbau Tionghoa itu pun dihalang-halangi perkembangannya, meskipun Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganegara. Selama 32 tahun Orde Baru, orang Tionghoa di Indonesia yang berada di bawah program asimilasi itu sebetulnya sudah terbaur. Anak-anak Tionghoa totok pun telah menjadi peranakan dan yang peranakan menjadi lebih Indonesia. Akan tetapi identitas etnis itu masih belum terhapus seratus persen, salah satu sebabnya adalah karena konsep bangsa yang berdasarkan ras pribumi ini. Dalam zaman Orde Baru, di samping politik asimilasi, juga dijalankan politik diskriminasi dan pemisahan antara pri dan non-pri. Semua ini mempunyai dampak pengucilan etnis Tionghoa. Di samping itu, Tionghoa-Indonesia disalurkan ke bidang ekonomi dan jalan-jalan yang lain umumnya tidak dibuka untuk etnis Tionghoa. Identitas ekonomi Tionghoa menjadi semakin kuat.

Tionghoa-Indonesia meskipun berwarganegara Indonesia tetapi masih belum menjadi bagian bangsa Indonesia. Istilah WNI–Warga Negara Indonesia–digunakan bukan untuk semua orang Indonesia, tetapi khusus ditujukan kepada keturunan Tionghoa yang berwarganegara Indonesia. Sebetulnya, konsep WNI untuk merujuk kepada Tionghoa-Indonesia bermula sejak zaman Sukarno dan dilestarikan pada zaman Suharto. Yang cukup menarik, banyak Tionghoa-Indonesia sendiri di zaman Orde Baru yang mengaku dirinya sebagai suku (sukubangsa) Tionghoa, artinya: mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Namun ini tidak diterima oleh pemerintah.

Satu peristiwa yang mengejutkan masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia adalah kerusuhan Mei 1998 menjelang tumbangnya Orde Baru. Di Jakarta, Surakarta dan beberapa kota lain di Indonesia terjadi
kerusuhan/kekerasan anti-Tionghoa yang direkayasa. Ini merupakan lembaran hitam dalam sejarah Republik Indonesia di mana minoritas Tionghoa dijadikan target oleh oknum-oknum yang masih berkuasa. Penjarahan, pembunuhan, pembakaran dan perkosaan yang secara sistematis dan kejam/keji telah terjadi selama dua hari. Perasaan anti-Tionghoa dikobarkan dan kebencian ditanamkan. Sehingga banyak tokoh Tionghoa yang dulunya getol akan asimilasi total mulai bertanya kembali apakah Tionghoa-Indonesia bagian bangsa Indonesia. Keraguan semacam ini untungnya tidak berlangsung lama. Tionghoa-Indonesia sadar kembali bahwa mereka sudah bersatu dengan negara Republik ini.

Berubahnya Konsep Bangsa Indonesia?

Tidak lama setelah peristiwa Mei 1998, Suharto pun lengser dan Habibie menjadi presiden. Dalam era Reformasi ini kebijakan asimilasi total untuk orang Tionghoa rupanya mulai ditinggalkan, namun konsep nasion Indonesia yang baru belum dirumuskan secara resmi. Yang ada hanya konsep multikulturalisme dalam praktek dan suku-sukubangsa Indonesia digalakkan untuk mengembangkan kebudayaannya masing-masing. Demikian juga untuk etnis Tionghoa. Kepercayaan/agama Tionghoa mulai bangkit kembali. Peraturan yang melarang Tionghoa-Indonesia untuk merayakan Imlek dan melakukan ibadah agama secara terbuka pun telah dicabut, bahkan Imlek menjadi hari libur nasional. Yang lebih signifikan adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan diumumkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, di mana perbedaan antara pri dan non-pri secara hukum telah dihapus. Konon Tionghoa-Indonesia yang lahir di Indonesia bisa dianggap sebagai Indonesia asli. Kalau demikian apakah Tionghoa-Indonesia ini sekaligus sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bukan lagi hanya WNI?

Sebetulnya, sebelum Gus Dur menjadi presiden, dia telah merumuskan konsep bangsa Indonesia dengan sederhana. Menurutnya, bangsa Indonesia itu terdiri dari tiga ras: ras Melayu, ras Cina (Tionghoa) dan ras Austro-Melanesia.[9] Kemudian ketiga ras ini membentuk bangsa Indonesia. Namun gagasannya ini rupanya tidak pernah ditanggapi, meskipun oleh partainya sendiri (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB).

Jadi, apakah Bangsa Indonesia itu? Apakah kini konsep bangsa yang dirumuskan oleh Sukarno pada 1963 itu bisa diterima? Tetapi konsep Bangsa Indonesia rumusan Sukarno itu hanya merujuk kepada komponen-komponen Bangsa Indonesia. Dia belum mengatakan bahwa nation-building di Indonesia sudah selesai. Kalau sudah selesai, dia tidaklah akan bicara tentang nation-building lagi. Namun adalah sangat penting di sini untuk menentukan komponen-komponen bangsa Indonesia ini. Kalau di zaman Suharto, konsep nasion Indonesia berdasarkan konsep ras pribumi, dan Tionghoa-Indonesia diletakkan di luar bangsa Indonesia, maka dalam zaman reformasi dan globalisasi ini, sudah waktunya bagi sarjana Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk menegaskan kembali bahwa Bangsa Indonesia bukan berdasarkan ras pribumi, tetapi juga termasuk sukubangsa (peranakan) Tionghoa. Meskipun demikian, konsep yang ditanam oleh Orde Baru selama 32 tahun itu sukar dihapus dari benak masyarakat pribumi. Jadi, memasyarakatkan konsep bangsa Indonesia yang tidak berdasarkan ras ini merupakan langkah pertama dalam nation-building di era globalisasi.

Pembangunan Bangsa Indonesia Baru

Nasion atau Bangsa merupakan konsep yang dinamis dan definisinya senantiasa diperbarui atau disempurnakan. Demikian juga dengan konsep Bangsa Indonesia. Lahirnya Bangsa Indonesia atau Indonesian Nation-State mengalami banyak tantangan. Dan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu bagian dari nasion Indonesia. Nasion Indonesia yang masih muda ini tidak ada hubungan langsung dengan kerajaan-kerajaan kuno, baik Sriwijaya maupun Majapahit. Nasion-Indonesia ini pun bukan ditakdirkan oleh Yang Mahakuasa, tetapi merupakan perkembangan atas sejarah penjajahan Belanda yang berangsur-angsur membuat sukubangsa Indonesia sadar, bahwa mereka mempunyai nasib yang sama dan ingin berjuang bersama untuk hari depan yang indah. Perasaan senasib sebangsa ini perlu terus dipupuk. Integrasi politis yang disebutkan oleh Myron Weiner, yaitu integrasi nilai-nilai dan integrasi elite-massa perlu dilanjutkan. Nilai-nilai yang positif perlu dijadikan nilai-nilai bersama, yaitu nilai-nilai nasional. Berlangsungnya Nasion Indonesia ini bergantung pada para pemimpin Indonesia yang mempunyai visi yang luas, visi sejarah!

Oleh : Prof. Dr. Leo Suryadinata (NABIL Award-2008)


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post